Kebijakan Politik Kependudukan di Sumatera Barat: Proses dan Implementasinya di 19 Kabupaten dan Kota

 Saat acara Focus Group Discussion dibuka
Kategori

Menindak lanjuti memorandum of understanding (MoU) BKKBN dengan Universitas Negeri Padang serta  kerjasama antara BKKBN dengan Pusat Kajian Lingkungan Hidup dan Kependudukan (PPKLH) Universitas Negeri Padang telah sukses dilaksanakan Forum Group Discussion tentang kebijakan politik kependudukan di Sumatera Barat : Proses dan Implementasdinya di 19 Kabupaten/Kota. Acara tersebut dilaksanakan  pada hari Rabu , tanggal 20 Juli  2016  bertempat di Auditorium Pascasarjana Universitas Negeri Padang. Pada kegiatan tersebut dibahas tentang kebijakan kependudukan yang bermaksud untuk mengubah trend kependudukan, baik pada elemen-elemen kuantitatifnya maupun kualitatifnya.

Peserta FGD ini terdiri dari perwakilan kantor Lingkungan Hidup dari 19 Kabupaten dan kota di Sumatera Barat juga di hadiri oleh Kepala BAPELDALDA   Propinsi Sumatera Barat.
 

Peserta terlihat serius mengikuti  Focus Group Discussion
Peserta terlihat serius mengikuti  Focus Group Discussion

Kebijakan kependudukan yang bermaksud untuk mengubah trend kependudukan, baik pada elemen-elemen kuantitatifnya maupun kualitatifnya, acapkali dianalisis sebagai proses mekanis dari penduduk atau proses implementasi kebijakan yang bersifat rasional dan a politis. Padahal dimensi politik dari kependudukan sangatlah menonjol. Lingkungan politik mempunyai akibat langsung dan tidak langsung terhadap situasi kependudukan. Selain itu dari sisi lain, kependudukan juga sering dijadikan sebagai instrumen politik oleh para aktor politik untuk mencapai tujuan-tujuan politik.

Hubungan antara kependudukan dan politik bersifat kompleks. Realitas kependudukan tidak dapat diisolasi ke dalam pola relasi yang bersifat asimetris, yaitu kependudukan mempengaruhi politik saja tanpa memperhatikan kemungkinan arah hubungan yang sebaliknya. Salah satu contoh paling sederhana adalah ketika jumlah penduduk dimaknai secara berbeda dalam konteks yang berbeda. Ketika kebijakan pengendalian penduduk menjadi orientasi pemerintah, maka jumlah penduduk yang kecil dipahami sebagai indikator kinerja keberhasilan mengendalikan jumlah penduduk. Tetapi ketika pemilihan umum akan berlangsung atau ketika diperlukan untuk pemekaran wilayah, maka yang penting bagi “politics” adalah jumlah penduduk yang besar.

Diskusi tampak serius juga di bagian kelompok peserta yang lain.
Diskusi tampak serius juga di bagian kelompok peserta yang lain.

Di Sumatera Barat gejala yang sama seperti diatas terjadi, bahkan lebih dari itu pengaruh budaya dan adat orang Minang terbawa dalam proses politik sampai memutuskan kebijakan politik yang akan di ambil oleh pemerintah di propinsi maupun di daerah otonomi kabupaten dan kota. Kondisi tersebut memberikan konsekuensi bagi pengambilan kebijakan politik termasuk yang di bidang kependudukan.

Bagian Kerjasama dan Humas