SEMINAR NASIONAL DPP ILUNI UNP 2017 Pemerintah Mesti Prioritas Pendidikan

SEMINAR NASIONAL DPP ILUNI UNP 2017 Pemerintah Mesti Prioritas Pendidikan
Category

Pemerintah selaku pembuat kebijakan di bidang pendidikan harus memposisikan pendidikan tidak kalah pentingnya dengan bidang-bidang yang lain seperti ekonomi, politik dan lain-lain. Hal ini cukup beralasan karena secara sosiologis, pendidikan merupakan salah satu pranata sosial dan merupakan pilar untuk terciptanya masyarakat madani yang demokratis dan beradab. Demikian salah satu rumusan Nasional Dewan Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Negeri Padang dengan tema "Isu-isu Kritis Profesi Guru Indonesia, yang dilaksanakan di Auditorium UNP, Senin (6/11).

Seminar dihadiri 600 orang peserta yang terdiri dari para guru dan kepala sekolah dan beberapa utusan dinas pendidikan kabupaten dan kota seluruh Sumbar. Seminar yang didahului pidato Ketua Umum DPP Iluni UNP, Dr. H. Fauzi Bahar,M.Si dibuka oleh Rektor UNP, Prof Ganefri, P.hD.Mengawali seminar pembicara utama dalam seminar ini menghadirkan Amich Alhumami, MA, M.Ed, Phd.

Pada kesempatan itu, Amich Alhumami, Staf Bapenas mengatakan seluruh stakeholder di bidang pendidikan perlu bersinergi untuk mencari langkah-langkah strategis pencapaian mutu layanan pendidikan seperti diamanatkan oleh Pasal 31 Amandemen UUD 1945, Pasal 28 Konvensi Hak Anak (KHA), dan Pasal 12 UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang sekaligus menjadi arah dan dasar kebijakan pendidikan nasional.

Langkah-langkah yang perlu diambil dikatakannya,  pada skala makro adalah peningkatan kualitas tenaga kependidikan, dan peningkatan sarana-prasarana pendukung pembelajaran di sekolah. Pada skala mikro, perlunya penerapan manajemen pendidikan di sekolah berdasarkan prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS) yakni dengan peran serta kepala sekolah, komite sekolah, dan masyarakat dalam bingkai otonomi pendidikan.

Sementara itu, Rektor UNP mengungkapkan, untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, maka isu-isu tentang anggaran pendidikan melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dinilai masih jauh dari harapan, segera ditingkatkan jumlahnya, sehingga sekolah dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan kesiswaan (KBM) dengan baik. (Humas UNP)

fsdf

gdf