S2 Magister PPKn Dampingi Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan di Nagari Lasi

Lasi, Agam — Program Studi (S2) Magister Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui skema Program Integrasi Prodi dan Nagari (PIPN) dengan mengusung tema “Pendampingan Good Local Governance dalam Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan Ketahanan Nagari di Nagari Lasi.” Kegiatan ini merupakan bentuk kontribusi perguruan tinggi dalam memperkuat kapasitas pemerintahan dan masyarakat nagari menuju tata kelola pemerintahan yang baik serta pembangunan yang berkelanjutan.

Kegiatan pengabdian diketuai oleh Prof. Dr. Al Rafni, M.Si. dan dilaksanakan bersama tim dosen Program Studi S2 Magister PPKn. Kegiatan tersebut mendapat sambutan positif dari Pemerintah Nagari Lasi. Wali Nagari Lasi, Andrizal, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan pendampingan yang menghadirkan perspektif akademik untuk mendukung pemerintah nagari dalam menghadapi berbagai persoalan pembangunan dan tata kelola pemerintahan.

Menurut Andrizal, sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintahan nagari merupakan hal yang penting karena berbagai persoalan di tingkat nagari membutuhkan penguatan pengetahuan, pendampingan, serta masukan dari berbagai pihak. Kehadiran tim pengabdian diharapkan dapat memberikan wawasan dan solusi yang relevan dengan kebutuhan Nagari Lasi, khususnya dalam perencanaan pembangunan dan penguatan ketahanan nagari. Materi disampaikan oleh Prof. Dr. Al Rafni, M.Si.

mengenai pendampingan Good Local Governance dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan ketahanan nagari di Nagari Lasi. Dalam pemaparannya, Prof. Al Rafni menjelaskan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan nagari yang efektif, transparan, akuntabel, partisipatif, dan berkelanjutan. Perencanaan pembangunan nagari, lanjutnya, perlu disusun berdasarkan kebutuhan dan potensi masyarakat dengan memperhatikan berbagai dimensi pembangunan, mulai dari aspek sosial, ekonomi, lingkungan, hingga kelembagaan.

Prinsip-prinsip SDGs dapat menjadi kerangka dalam memastikan pembangunan tidak hanya memberikan manfaat dalam jangka pendek, tetapi juga mampu menjamin keberlanjutan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di masa mendatang. Selain itu, Prof. Al Rafni menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan. Masyarakat perlu dilibatkan sejak proses identifikasi kebutuhan, penyusunan perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan. Dengan demikian, pembangunan nagari dapat berlangsung secara inklusif dan mampu memperkuat ketahanan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan dan tantangan.

Materi kedua disampaikan oleh Prof. Susi Fitria Dewi, Ph.D. dengan topik Penguatan tata kelola tanah ulayat berbasis Good local governance dalam mendukung SDGs dan ketahanan Nagari di Nagari Lasi. Materi ini mengangkat persoalan yang memiliki keterkaitan erat dengan kehidupan sosial dan budaya masyarakat Minangkabau. Prof. Susi menjelaskan bahwa tanah ulayat tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga mengandung nilai sosial, budaya, sejarah, dan identitas masyarakat adat.

Dalam pemaparannya, Prof. Susi menekankan bahwa konflik pertanahan pada tanah ulayat perlu dipahami secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspek hukum, adat, sosial, serta kepentingan masyarakat. Penyelesaian konflik membutuhkan dialog dan pendekatan yang mampu mempertemukan berbagai kepentingan sehingga tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat. Kegiatan berlangsung secara interaktif melalui sesi diskusi dan tanya jawab.

Supardi menjadi salah satu peserta yang aktif berdiskusi dengan mengajukan pertanyaan kepada kedua narasumber. Pertanyaan yang disampaikan berkaitan dengan penerapan prinsip Good Local Governance dalam perencanaan pembangunan nagari serta persoalan konflik dan pengelolaan tanah ulayat adat. Diskusi tersebut memperkaya pemahaman peserta sekaligus membuka ruang untuk menghubungkan konsep akademik dengan persoalan nyata yang dihadapi masyarakat dan pemerintahan nagari.

Melalui kegiatan PIPN ini, Program Studi S2 Magister PPKn berupaya memperkuat sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah nagari, dan masyarakat. Pendampingan diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam membangun tata kelola pemerintahan nagari yang lebih baik, memperkuat partisipasi masyarakat, serta mendukung perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dengan tetap berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal.

Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat peran perguruan tinggi sebagai mitra pemerintah nagari dalam menjawab berbagai persoalan pembangunan sekaligus mendorong terwujudnya Nagari Lasi yang tangguh, partisipatif, berkelanjutan, dan berdaya saing.