Kepala KKPS UNP Bahas Strategi Government Branding dalam Rakor Humas OPD Kota Padang

Padang – Kepala Kantor Komunikasi dan Pemasaran Strategis (KKPS) Universitas Negeri Padang (UNP), Dr. Haris Satria, M.Sn., menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Humas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Padang, Selasa (22/9/2026).

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pengelolaan informasi dan komunikasi publik tersebut berlangsung di Ruang Abu Bakar Jaar, Balai Kota Aie Pacah Padang. Haris menyampaikan materi bertajuk “Strategi Branding Pemerintahan (Government Branding) Melalui Platform Komunikasi Digital.”

Dalam paparannya, Haris menjelaskan bahwa government branding tidak hanya berkaitan dengan tampilan atau identitas pemerintah. “Tetapi juga bagaimana pemerintah membangun persepsi dan hubungan dengan masyarakat melalui komunikasi yang konsisten,” terangnya di depan 25 OPD yang mengelola Humas.

Ia memaparkan sejumlah unsur yang perlu diperhatikan dalam government branding, antara lain brand positioning, brand personality, brand identity, service quality, transparency, accountability, communication consistency, serta public perception and participation.

Haris juga mengangkat pentingnya efektivitas platform komunikasi digital yang digunakan pemerintah serta keterhubungannya dengan OPD teknis lainnya. Hal tersebut menjadi salah satu pertanyaan kunci dalam materi yang disampaikannya kepada peserta Rakor.

Dalam konteks Kota Padang, materi tersebut turut mengaitkan strategi government branding dengan visi dan program pemerintah daerah. Salah satu kerangka yang dipaparkan mencakup visi, delapan misi, sembilan program unggulan, serta 40 aktivasi.

Rakor Humas OPD tersebut juga menghadirkan Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat Nofal Wiska, S.P., M.I.P. dengan materi “Teknik Penulisan Berita OPD” serta Femby Fernando, S.T. dari Info Sumbar yang membawakan materi “Strategy Penyusunan Conten”.

Kegiatan yang turut dihadiri Staff Ahli Walikota, dr. feri mulyani, M. Biomed ini sejalan dengan SDG 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh), khususnya dalam mendorong kelembagaan publik yang transparan, akuntabel, serta mampu membangun komunikasi dan partisipasi publik melalui penyampaian informasi yang efektif. (Utr/Kantor Komunikasi dan Pemasaran Strategis)